ACEH BARAT – Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., menghadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Rabu (07/10/2026) sebagai bagian upaya mempercepat pemulihan pascabencana dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.
Forum rapat itu berfungsi sebagai wadah lintas sektoral untuk menyamakan visi, menyusun rencana pemulihan, dan meningkatkan kesiapan seluruh unsur menjelang musim berpotensi bencana.
Pihak yang tergabung dalam Tim Satgas antara lain Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Dalam sambutannya di hadapan peserta rapat, Dandim 0105/Abar menekankan sinergi melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai kunci utama dalam penanganan serta pemulihan bencana.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Ia juga mengingatkan agar kewaspadaan ditingkatkan dan langkah antisipatif dilakukan terhadap berbagai potensi bencana, termasuk menggunakan prakiraan curah hujan tinggi sebagai tolok ukur kesiapsiagaan.
Menurut Dandim, informasi peringatan dini dan prakiraan cuaca dari BMKG wajib diteruskan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat supaya pencegahan, evakuasi, dan penanganan bisa dilakukan sebelum situasi memburuk.
Lebih jauh, Dandim menghimbau setiap desa dan kecamatan untuk memiliki pemetaan jalur evakuasi dan lokasi posko bencana yang jelas agar pergerakan masyarakat dan petugas menjadi terarah saat kondisi darurat.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Ia juga mengingatkan sejumlah kendala yang kerap muncul saat penanganan bencana, seperti keterbatasan distribusi logistik, akses terbatas ke beberapa desa, ketersediaan air bersih, potensi penjarahan bantuan, hingga terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Dandim menekankan pula pentingnya penataan administrasi untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
Ia memastikan TNI akan terus memberikan dukungan kesiapsiagaan dan memperkuat kolaborasi bersama satuan tugas serta seluruh unsur terkait baik pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya dalam penanganan dampak banjir.
Rapat PRR ini diharapkan mempercepat koordinasi lintas sektoral sehingga langkah penanggulangan bencana lebih cepat, terarah, dan efektif.(0105)
